Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan di Disdukcapil

Pembahasan kita sekarang yakni Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan di Disdukcapil. Setiap warga negara Indonesia diharuskan memiliki dokumen resmi kependudukan. Warga negara di sini bukan hanya WNI tapi juga WNA yang mau pindah ke Indonesia. Berikut penjelasan lebih lanjutnya.

Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan

Dasar Hukum Pelayanan Dokumen Kependudukan
  1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, UU No. 24 Tahun 2013.
  2. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007.
  3. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2009.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2009.
  6. Peraturan Bupati Sleman No. 80 Tahun 2009.
Hak dan Kewajiban Penduduk Tentang Dokumen Kependudukan

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

  1. Dokumen Kependudukan.
  2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
  3. Perlindungan atas data pribadi.
  4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
  5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya.
  6. Ganti rugi sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

Kewajiban Pemerintah Mengenai Dokumen Kependudukan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten / Kota berkewajiban :

  1. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  2. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
  3. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  6. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

Kewajiban Instansi Pelaksana Perihal Dokumen Kependudukan

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :

  1. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  2. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  3. Menerbitkan dokumen kependudukan;
  4. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan pencatatan sipil;
  6. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan

Berikut 4 pelayanan dokumen kependudukan yang banyak dilakukan;

A. Surat Keterangan Datang WNI (SKDWNI)
Persyaratan SKDWNI

Berikut beberapa persyaratan membuat surat keterangan datang WNI (SKDWNI) yaitu :

  1. Isian permohonan izin menjadi penduduk dalam bentuk formulir F1.08 dari Dinas.
  2. Surat keterangan pindah WNI (SKPWNI) dari daerah asal.
  3. Biodata penduduk dari daerah asal.
  4. Pas foto berwarna terbaru 4×6 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna biru bagi yang memiliki tahun kelahiran genap dan latar belakang warna merah bagi yang memiliki tahun kelahiran ganjil.
Prosedur Penerbitan Surat Izin menjadi Penduduk

Berikut prosedur membuat surat izin / keterangan datang WNI (SKDWNI) yaitu :

a. Pemohon

  • Mengajukan legalisasi atas berkas persyaratan yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemohon kepada dukuh, kepala desa dan camat.
  • Mengajukan berkas permohonan penerbitan surat izin menjadi penduduk yang telah ditandatangani pemohon, dukuh, kepala desa dan camat kepada Kepala Dinas.

b. Dukuh

  • Melakukan penelitian berkas permohonan dari pemohon.
  • Menandatangani formulir F1.08 yang telah ditandatangani pemohon.

c. Kepala Desa

  • Melakukan penelitian berkas permohonan dari pemohon.
  • Menandatangani formulir F1.08 yang telah ditandatangani pemohon dan dukuh.

d. Camat

  • Melakukan penelitian berkas permohonan dari pemohon.
  • Menandatangani formulir F1.08 yang telah ditandatangani pemohon, dukuh dan kepala desa.

e. Dinas

  • Melakukan penelitian atas berkas permohonan dari pemohon.
  • Melakukan entry data dari berkas permohonan ke sistem administrasi kependudukan.
  • Menerbitkan dan menandatangani surat izin menjadi penduduk paling lama 5 (lima) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.
B. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)
Persyaratan Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Berikut beberapa persyaratan membuat SKPWNI yaitu :

  1. Isian keterangan pindah (F1.09A s.d D).
  2. Akta (Akte) kelahiran.
  3. Kartu Keluarga (KK).
  4. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  5. Kutipan Akte Perkawinan / Akte Perceraian.
  6. Surat keterangan perubahan nama.
  7. Pas foto berwarna terbaru 4×6 sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang warna biru bagi yang memiliki tahun kelahiran genap dan latar belakang warna merah bagi yang memiliki tahun kelahiran ganjil.
Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Berikut prosedur membuat SKPWNI yaitu :

a. Pemohon

  • Mengajukan legalisasi atas berkas persyaratan yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemohon kepada dukuh, kepala desa dan camat.
  • Mengajukan berkas permohonan surat keterangan pindah yang telah ditandatangani dukuh, kepala desa dan camat kepada Kepala Dinas.

b. Dukuh

  • Melakukan penelitian berkas permohonan dari pemohon.
  • Menandatangani formulir F1.09A dan formulir F1.18A yang telah ditandatangani pemohon.

c. Kepala Desa

  • Melakukan penelitian berkas permohonan dari pemohon.
  • Melakukan registrasi dalam buku register pindah desa.
  • Menandatangani formulir F1.09A dan formulir F1.18A yang telah ditandatangani pemohon dan dukuh.

d. Camat

  • Melakukan penelitian berkas permohonan dari pemohon.
  • Melakukan entry data dari berkas permohonan ke sistem administrasi kependudukan.
  • Menandatangani formulir F1.09A dan formulir F1.18A yang telah ditandatangani pemohon, dukuh dan kepala desa.

e. Dinas

  • Melakukan penelitian atas berkas dari pemohon.
  • Menerbitkan surat keterangan pindah paling lama 5 (lima) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.
  • Mencabut KK dan KTP.
C. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)
Persyaratan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)

Berikut beberapa persyaratan membuat SKPLN yaitu :

  1. Isian keterangan pindah luar negeri (WNI) dalam bentuk F1.14.
  2. Akta (Akte) kelahiran.
  3. Kartu Keluarga (KK).
  4. Kartu Tanda Penduduk (KTP), bila telah wajib KTP.
  5. Kutipan Akte Perkawinan / surat nikah bagi yang sudah menikah.
  6. Kutipan Akta Perceraian bagi yang telah melangsungkan perceraian.
  7. Surat keterangan beda nama apabila nama pada KK dan KTP berbeda.
  8. Pas foto berwarna terbaru 4×6 sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang warna biru bagi yang memiliki tahun kelahiran genap dan latar belakang warna merah bagi yang memiliki tahun kelahiran ganjil.
Prosedur Penerbitan SKPLN

Berikut prosedur membuat Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) yaitu :

a. Pemohon

  • Mengajukan legalisasi atas berkas persyaratan yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemohon kepada dukuh, kepala desa dan camat.
  • Mengajukan berkas permohonan surat keterangan pindah yang telah ditandatangani dukuh, kepala desa dan camat kepada Kepala Dinas.

b. Dukuh

  • Melakukan penelitian berkas permohonan dari pemohon.
  • Menandatangani formulir F1.14 yang telah ditandatangani pemohon.

c. Kepala Desa

  • Melakukan penelitian berkas permohonan dari pemohon.
  • Melakukan registrasi dalam buku register pindah desa.
  • Menandatangani formulir F1.14 yang telah ditandatangani pemohon dan dukuh.

d. Camat

  • Melakukan penelitian berkas permohonan dari pemohon.
  • Melakukan entry data dari berkas permohonan ke sistem administrasi kependudukan.
  • Menandatangani formulir F1.14 yang telah ditandatangani oleh pemohon, dukuh dan kepala desa.

e. Dinas

  • Melakukan penelitian atas berkas dari pemohon.
  • Menerbitkan dan penandatanganan SKPLN paling lama 5 (lima) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.
  • Mencabut KK dan KTP.
D. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)

SKDLN diberikan kepada WNI yang datang dari luar negeri dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah kedatangannya telah melapor kepada Kepala Dinas.

Persyaratan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)

Berikut beberapa persyaratan membuat SKDLN yaitu :

  1. Isian pelapor datang dari luar negeri (F1.15).
  2. Surat keterangan pindah dari luar negeri asli.
  3. Pas foto berwarna terbaru 4×6 sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang warna biru bagi yang memiliki tahun kelahiran genap dan latar belakang warna merah bagi yang memiliki tahun kelahiran ganjil.
Prosedur Pengurusan SKDLN

Berikut prosedur membuat Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) yaitu :

a. Pemohon

  • Mengajukan legalisasi atas berkas persyaratan yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemohon kepada kepala dinas.
  • Mengajukan berkas permohonan yang telah ditandatangani pemohon kepada Kepala Dinas.

b. Camat

  • Melakukan penelitian berkas permohonan dari pemohon.
  • Melakukan entry data dari berkas permohonan ke sistem administrasi kependudukan.
  • Menerbitkan dan menandatangani SKDLN paling lama 5 (lima) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.

Sekian informasi terkait dengan prosedur pelayanan dokumen kependudukan di disdukcapil, semoga postingan kali ini berguna buat kalian. Kami berharap artikel ini disebarluaskan biar semakin banyak yang mendapatkan manfaat.

Referensi:

Leave a Reply

Kisah Entrepreneur Peluang Bisnis Seputar Bisnis Smart Bisnis Tokoh Pebisnis Indonesia
Membuka Bisnis Parsel
Membuka Bisnis Parsel atau Hantaran
Kiat Menjadi Pebisnis
Kiat Menjadi Pebisnis Baru dari Nol
Membuat Analisis Pasar Bisnis
Membuat Analisis Pasar Bisnis dalam Business Plan

Gaya Hidup

Fashion Herbal Kecantikan Kesehatan

Investasi

Investasi Financial Asset Investasi Lain Investasi Real Asset

IPTEK

Enslikopedia Gadget Otofun Teknologi

Keuangan

Asuransi Cerdas Keuangan Dana Masa Depan Smart Finansial
Desa Wisata Kerajinan Kuliner Wisata Alam Wisata Minat Khusus Wisata Religi Wisata Sejarah Wisata Seni Budaya
Gunung Dempo
Wisata Alam Gunung Dempo yang Lengkap
Ziarah ke Makam Gus Dur
Ziarah ke Makam Gus Dur di PP Tebu Ireng
Tips Memilih Hotel Terbaik
Tips Memilih Hotel Terbaik untuk Liburan Anda
Jasa Percetakan Online
Jasa Percetakan Online Usaha yang Menang Banyak Peluang
Jasa Sadap Sosial Media
Jasa Hack Sadap Whatsapp Facebook Instagram Terpercaya 100%
Info Pajak Kendaraan Bermotor
Info Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Lengkap
Jasa Komentar Sosial Media
Jasa Komentar Media Sosial dari MediaKomen
Dunia Digital Penghasilan Online Promosi Online Rekening Online
Search Engine Optimization
Search Engine Optimization atau SEO itu Apa?
Strategi Digital Marketing
Strategi Digital Marketing untuk Bisnis Online Anda
Membuat Website Khusus Masjid
Membuat Website Khusus Masjid Gratis

Fakta Fantastik

Alam Fantastis Fantastis Lainnya Hewan Fantastis Legenda Fantastis

Fakta Tokoh

Atlit Hebat Ilmuwan Hebat Ilmuwan Muslim Penemu Hebat

Fakta Unik

Fakta Hewan Fakta Makanan Fakta Manusia Fakta Negara Fakta Tumbuhan

Paling di Dunia

Alam Paling Bangunan Paling Hewan Paling Seni Budaya Paling Tumbuhan Paling
Hewan Peliharaan Hobi dan Koleksi Ide Kreatif Pakaian Personal Branding Seputar Rumah Tips Lainnya
Cara Memplester Dinding Rumah
Cara Memplester Dinding Rumah dengan Mudah
Tawar Menawar di Pasar
Trik Tawar Menawar di Pasar Tradisional
Memelihara Kucing Siam
Cara Memelihara Kucing Siam yang Mudah Dilakukan